Bapperida Papua Tengah Perkuat Perencanaan Berbasis Data untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan PUG

Nabire, Bapperida News — Penguatan koordinasi, kualitas data dan integrasi program lintas sektor menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, yang berlangsung di Aula RRI Nabire, 3–4 September 2026.

Pada pembukaan kegiatan, Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Tengah, Jemmy Gerson Adii, S.E., M.M., menyampaikan laporan Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan Rakor memiliki landasan kebijakan antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029, serta program dan kegiatan Bapperida Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.

Jemmy menyampaikan bahwa Rakor tersebut diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan, menyelaraskan program dan kegiatan lintas sektor yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Provinsi Papua Tengah.

Menurut laporan tersebut, penguatan data menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Karena itu, Rakor diarahkan untuk mendorong tersusunnya data kemiskinan dan data terpilah yang lebih akurat, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perspektif gender juga diharapkan semakin terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kebijakan pembangunan dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Materi yang dibahas dalam kegiatan meliputi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem, strategi pembangunan kesetaraan gender, pembangunan daerah yang responsif gender, data dan situasi kemiskinan serta ketimpangan gender di Provinsi Papua Tengah, analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pengembangan program perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar serta penyusunan rencana tindak lanjut di tingkat kabupaten. Seluruh materi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara kebijakan, data, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program di daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Bapperida Provinsi Papua Tengah mengharapkan terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat penurunan kemiskinan, sekaligus memastikan perspektif gender menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan.

Laporan Kepala Bapperida juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten, narasumber dari kementerian, mitra pembangunan dan Tim Skala Tanah Papua, agar hasil Rakor dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret di masing-masing daerah.

Bapperida News | JI | Reporter Internal Bapperida | Editor | Fotografer | Bapperida Provinsi Papua Tengah | 2026

Dibaca: 45 kali